Tahun (Baru) 2017, Semangat Baru..!

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Sofyan Djalil pada tanggal 29 September 2016 mempromosikan beberapa staf senior di Direktorat Konsolidasi Tanah menjadi Pejabat Eselon IV, yakni: Mulya Utami (Kasubag Keuangan dan BMN, Setditjen Penataan Agraria), Agung Arbianto (Kasubag TU Setditjen Penataan Agraria) dan Mutia Septiana (Kasubag TU Direktorat Konsolidasi Tanah).

Selanjutnya, pada tanggal 19 Okotober 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN melantik Bpk. Djamaluddin menjadi Direktur Jenderal Penataan Agraria  (semula Bpk. Yuswanda selaku Plt. Dirjen Penataan Agraria) dan  Bpk. Rudi Rubijaya menjadi Direktur Konsolidasi Tanah (semula Bpk. Muh. Natsir Hamzah selaku Plt. Direktur Konsolidasi Tanah).

Harapan baru telah terbentang di depan, pada pundak para pejabat baru maupun yang lama untuk menghantarkan Dirjen Penataan Agraria semakin baik lagi.
Selamat bertugas menuntaskan agenda-agenda kerja yang berpihak kepada sebesar-besar kemakmuran dan keadilan rakyat..!

PLT DIREKTUR KONSOLIDASI TANAH

Plt. Direktur Konsolidasi Tanah

Sejak Direktur Konsolidasi Tanah Bpk. Ir. Sri Yatno, MM pensiun pada Desember 2015, maka Pelaksana Tugas Direktur Konsolidasi diemban oleh Bpk. Drs. Muhammad Natsir Hamzah, MM. hingga saat ini.

SINERGI DAERAH DAN PUSAT: OPTIMALISASI KEGIATAN KONSOLIDASI TANAH TAHUN 2015

Rapat Mekanisme dan Kerjasama sekaligus Konsultasi pelaksana Konsolidasi Tanah di daerah dengan Direktorat Konsolidasi Tanah diadakan di Ruang Rapat Dirjen Penataan Agraria, Rabu 2 Desember 2015.

Hadir dalam rapat: Direktur Konsolidasi Tanah, Para Kasubdit dan jajaran Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan dari Kanwil BPN Provinsi Bali, Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur dan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur.

Reported by: arifin

MOTOR PENGGERAK KONSOLIDASI TANAH

Motor penggerak kegiatan Konsolidasi Tanah di Kementerian ATR/BPN tidak lepas dari 4 sosok pejabat yang ada di lingkungan Direktorat Konsolidasi Tanah, di bawah Direktur Jenderal Penataan Agraria Bpk. Ir. H. Doddy Imron Cholid, M.S.

Dari kiri ke kanan: Rony A. Woruntu, S.H., M.AP (Kasubdit Potensi dan Perencanaan), Ir. Sri Yatno, M.M. (Direktur Konsolidasi Tanah), Slamet Suseno, S.H. (Kasubdit Penataan dan Kerja Sama) dan Dadan, S.H., M.Si. (Kasubdit Pemantauan dan Evaluasi).

Subdit Potensi dan Perencanaan:
1. DR. Sigit Santosa, S.Si., M.App.Sc (Kepala Seksi Perencanaan).
2. Ruminah, S.Si., M.Eng. (Kepala Seksi Penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah).
Subdit Penataan dan Kerja Sama:
1. Amir Sofwan, A.Ptnh. (Kepala Seksi Penataan).
2. Tentrem Prihatin, S.SiT., M.M. (Kepala Seksi Kerja Sama)
Subdit Pemantauan dan Evaluasi:
1. R. Agus Riyanto, S.H., M.H. (Kepala Seksi Evaluasi)
2. Victor P. Simanjuntak, S.H., M.H. (Kepala Seksi Pemantauan).

Semoga pelaksanaan konsolidasi tanah di Indonesia kedepan semakin baik! Merdekaaaa..!

Reported by: arifin

DIREKTUR KONSOLIDASI TANAH JADI NARASUMBER DI STPN YOGYAKARTA, BAHAS ISU APA..?

Ir. Sri Yatno, M.M. (Direktur Konsolidasi Tanah) hadir sebagai Narasumber dalam acara Launching Buku dan Diskusi Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang bertema "Mengintegrasikan Konsolidasi Tanah dan Penataan Ruang Menuju Kesejahteraan Masyarakat dan Ketahanan Nasional".

Paparan Direktur KT: "Kebijakan dan Pengembangan Konsolidasi Tanah".
Konsolidasi Tanah sebagai instrumen untuk mengimplementasikan Rencana Tata Ruang, diintegrasikan pada saat penyusunan Potensi Obyek Konsolidasi Tanah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Konsolidasi Tanah adalah Kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (P4T) sesuai dengan Recana Tata Ruang Wilayah serta usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas  lingkungan dan pemeliharaan Sumber Daya Alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat (PP 13/2010).

Partisipasi Masyarakat maknanya kehendak masyarakat pemilik bidang tanah bersama-sama melaksanakan penataan bidang tanah dan penyediaan tanah untuk prasarana dan sarana sesuai dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah. 

Dengan tujuan meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan Sumber Daya Alam maknanya meningkatkan nilai tanah, nilai pemanfaatan tanah dan nilai lingkungan.

(Reported by: Arifin)

Amanah Pemimpin

Nabi SAW bersabda: "Seorang yang diberi kepercayaan memimpin rakyat, lalu tidak melaksanakan amanah dengan ikhlas, dia tidak akan mencium baunya surga". (HR. Bukhari-Muslim).

Konsolidasi Tanah di Jepang: success story

Konsolidasi Tanah di Jepang: success story

Berikut adalah tulisan yang besumber dari buku Sorensen A. 2002. The Making of Urban Japan. London: Rouledge. Buku ini secara umum berisi tentang sejarah dan perkembangan kota-kota di Jepang. Konsolidasi Tanah (KT) atau disana disebut Land Readjustment merupakan kunci utama pengelolaan dan pengembangan kota-kota di Jepang. Konsolidasi tanah merupakan program menyeluruh yang berawal di wilayah pertanian yang kemudian bergeser ke perkotaan. Konsolidasi Tanah sangat terkait dengan tanah pertanian sebagai impelementasi nilai-nilai Reforma Agraria. Indonesia yang lekat dengan permasalahan ego-sektoral, politik praktis, instan, parsial, serta semakin kapitalis, terasa sulit melaksanakan Konsolidasi Tanah. Jangan sampai menunggu rusaknya alam, tingginya kesenjangan dan musnahnya nilai-nilai luhur gotong-royong, musyawarah mufakat dan persatuan Indonesia. Mari kita kelola sumberdaya tanah kita secara arif dan bijaksana salah satunya melalui Konsolidasi Tanah.

Konsep konsolidasi tanah

 Konsolidasi Tanah di Jepang, diselenggarakan oleh pemerintah atau swadaya masyarakat, banyak dilaksanakan di pinggiran kota. Pooling land, membangun fasilitas (jalan dan taman) dan membagi tanah untuk kepentingan pengembangunan kota. Dua aspek yg diperhatikan: pemilik tanah harus berkontribusi dalam menyumbang tanahnya, biasanya 30%, sebagian untuk jalan dan taman dan sisanya dijual untuk pembiayaan untuk perencanaan, desain, pelaksanaan, konstruksi. Yang kedua terkait dengan projek pemerintah, ini yang umum, dilaksanakan bila minimal 2/3 pemilik tanah dengan kepemilikan tanah minimal 2/3 dari luasan proyek, semua pemilik dapat dipaksa untuk ikut dan berkontribusi. Hal ini mencegah calo tanah dan hambatan proyek.

Konsolidasi Tanah banyak dilaksanakan untuk tanah pertanian semenjak periode Tokugawa dan berkembang di tahun 1860. Di tahun 1899, UU Konsolidasi Tanah Pertanian (Agricultural Land Consolidation Law) disahkan untuk memfasilitasi perbaikan lahan-lahan pertanian melalui penggabungan persil-persil tanah yang tersebar dan membangun sistem irigasi. Peraturan ini mengikuti model jerman. Mulai 1909, fokus bergeser dari penataan lahan pertanian menjadi proyek irigasi dan drainase. Konsolidasi tanah juga mulai bergeser ke pinggiran kota untuk pembangunan infrastruktur. 

Sawah-sawah hasil konsolidasi tanah (http://globalriskinsights.com)

 Sebelum ada Undang-Undang Perencanaan Kota (City Planning Law) tahun 1919 sudah terdapat proyek konsolidasi tanah di Nagoya mencapai 1480 ha. Meski dilaksanakan di pinggiran kota, KT dilaksanakan berdasar UU Konsolidasi Tanah Pertanian.  Perubahan yang dilaksanakan melalui UU Perencanaan Kota adalah keikutsertaan institusi publik yang sebelumnya hanya individual dan organisasi masyarakat. Hal ini berbeda sekali dg Jeman dimana pemerintah daerah sangat berperan penting. KT sangat berperan di Jepang baik untuk pengembangan kota maupun peremajaan kota, KT mencapai 30% dari luas wilayah urban di Jepang. KT yang besar dilaksanakan di antaranya pasca gempa bumi Kanto 1923, setelah Perang Dunia 2, dan terbaru setelah gempa bumi Great Hanshin 1995. KT juga berperan dalam pengembangan perumahan publik skala besar dan pengembangan kota baru setelah 1969. KT disebut sebagai induk dari perencanaan kota “KT is the mother of town planning”. Selanjutnya KT didasarkan pada Undang-Undang Konsolidasi Tanah tahun 1954.

Salah satu proyek konsolidasi tanah di Kariya-shi, 1968-1975 (http://www.city.kariya.lg.jp.e.ag.hp.transer.com)